PAKET DEREGULASI PERBANKAN

* Paket Deregulasi 1 Juni 1983

Bank menentukan sendiri suku bunga deposito & suku bunga pinjamanPengendalian moneter tanpa menentukan pagu kreditPengendalian moneter tidak langsung. Paket Kebijaksanaan 27 Oktober 1988

• Mendorong perluasan jaringan keuangan & perbankan ke seluruh wilayah Indonesia serta diversifikasi sarana dana

• Kemudahan pendirian bank-bank swasta baru, pembukaan kantor cabang baru, pendirian lembaga keuangan bukan bank di luar Jakarta, pendirian BPR, pemberian ijin penerbitan sertifikat deposito bagi lembaga keu. bukan bank, perluasan tabungan.

• Penurunan likuiditas wajib minimum dari 25% menjadi 2%
• Penyempurnaan Open Market Operation

* Paket Kebujaksanaan 25 Maret 1989

Memuat peleburan usaha (merger) & penggabungan usaha bank umum swasta nasional, bank pembangunan, BPR, penyempurnaan ketentuan pendirian & usaha BPR, pemilikan modal campuran, penggunaan tenaga kerja professional WNA.

# Tahun 1986

Lewat paket kebijakan 6 Mei (Pakem), pemerintah menghapus sertifikat ekspor (SE). SE merupakan fasilitas empuk yang banyak digunakan eksportir untuk memperoleh pengembalian bea masuk dan unsur subsidi, ini diberikan bersamaan dengan kredit ekspor.

# Tahun 1987

Pemerintah mengeluarkan deregulasi 15 Januari 1987, tentang industri kendaraan bermotor, mesin industri, mesin listrik, dan tarif bea masuk. Untuk bea masuk, pemerintah memberikan keringanan bea terhadap barang-barang tertentu, seperti Tekstil, kapas, dan besi baja. Sedangkan untuk industri mesin pemerintah memberikan perlakuan kemudahan ijin usaha. Dan untuk industri kendaraan bermotor, pemerintah memberikan kemudahan perakitan kendaraan dan pembuatan dan perakitan bagian kendaraan bermotor

# Juni 1987

Pemerintah mengeluarkan paket deregulasi, lewat PP Nomor 13 Tahun 1987 dan Keppres Nomor 16. Kali ini pemerintah menyederhanakan perijinan investasi bidang pertambangan, pertanian, kesehatan dan perindustrian. Yang semula ada empat ijin investasi, setelah kebijakan itu hanya tinggal dua.

# Tahun 1988

Inilah tahun booming dunia perbankan Indonesia. Hanya dengan modal Rp 10 milyar, seorang pengusaha punya pengalaman atau tidak sebagai bankir, sudah bisa mendirikan bank baru. Maka, tak lagi berbagai macam bentuk dan nama bank baru bermunculan bagai jamur di musim hujan. Itulah salah satu bentuk kebijakan deregulasi 27 Oktober 1988, atau yang dikenal dengan sebutan Pakto 88. Tak hanya itu, bank asing yang semula hanya beroperasi di Jakarta, kini bisa merentangkan sayapnya ke daerah lain di luar Jakarta. Sementara untuk mendirikan bank perkreditan, modal yang disetor menurut Pakto 88, hanya Rp 50 juta seseorang sudah bisa punya bank BPR.

Tujuan dari analisis ini yaitu memberikan pemahaman kepada pembaca sekaligus tugas mata kuliah bank dan lembaga keuangan

VN:F [1.6.8_931]

PENGERTIAN DAN PRINSIP – PRINSIP KOPERASI

1. PENGERTIAN KOPERASI

• Definisi ILO (International Labour Organization)

• Definisi Chaniago

• Definisi Dooren

• Definisi Hatta

• Definisi Munkner

• Definisi UU No. 25/1992

v Definisi ILO (International Labour Organization)

Dalam definisi ILO terdapat 6 elemen yang dikandung dalam koperasi, yaitu :

· Koperasi adalah perkumpulan orang-orang

· Penggabungan orang-orang berdasarkan kesukarelaan

· Terdapat tujuan ekonomi yang ingin dicapai

· Koperasi berbentuk organisasi bisnis yang diawasi dan dikendalikan secara demokratis

· Terdapat kontribusi yang adil terhadap modal yang dibutuhkan

· Anggota koperasi menerima resiko dan manfaat secara seimbang

v Definisi Arifinal Chaniago (1984)

Koperasi sebagai suatu perkumpulan yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum, yang memberikan kebebasan kepada anggota untuk masuk dan keluar, dengan bekerja sama secara kekeluargaan menjalankan usaha untuk mempertinggi kesejahteraan jasmaniah para anggotanya

v Definisi P.J.V. Dooren

There is no single definition (for coopertive) which is generally accepted, but the common principle is that cooperative union is an association of member, either personal or corporate, which have voluntarily come together in pursuit of a common economic objective

v Definisi Hatta (Bapak Koperasi Indonesia)

Koperasi adalah usaha bersama untuk memperbaiki nasib penghidupan ekonomi berdasarkan tolong-menolong. Semangat tolong menolong tersebut didorong oleh keinginan memberi jasa kepada kawan berdasarkan ‘seorang buat semua dan semua buat seorang’inilah yang dinamakan Auto Aktivitas Golongan, terdiri dari :

a. Solidaritas

b. Individualitas

c. Menolong diri sendiri

d. Jujur

v Definisi Munkner

Koperasi sebagai organisasi tolong menolong yang menjalankan ‘urusniaga’ secara kumpulan, yang berazaskan konsep tolong-menolong. Aktivitas dalam urusniaga semata-mata bertujuan ekonomi, bukan sosial seperti yang dikandung gotong royong

Definisi UU No. 25/1992

Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum koperasi, dengan melandaskan kegiataannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas azas kekeluargaan

v Definisi UU No. 25 / 1992.

Koperasi menurut UU Nomor 25 Tahun 1992, ialah badan usaha yang beranggota orang atau badan hokum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas asas kekeluargaan.

Koperasi menurut kiumpulan orang dan bukan kumpulan modal. Koperasi adalh milih bersama para anggota, pengurus maupun pengelola.

2. TUJUAN KOPERASI

Sesuai UU No. 25/1992 Pasal 3

Koperasi bertujuan memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya, serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil dan makmur berlandaskan Pancasila dan UUD 1945..

3. PRINSIP-PRINSIP KOPERASI

• Prinsip Munkner

• Prinsip Rochdale

• Prinsip Raiffeisen

• Prinsip Herman Schulze

• Prinsip ICA (International Cooperative Allience)

• Prinsip Koperasi Indonesia versi UU No. 12 tahun 1967

• Prinsip Koperasi Indonesia versi UU No. 25/1992

v PRINSIP-PRINSIP MUNKNER

• Keanggotaan bersifat sukarela

• Keanggotaan terbuka

• Pengembangan anggota

• Identitas sebagai pemilik dan pelanggan

• Manajemen dan pengawasan dilaksanakan scr demokratis

• Koperasi sbg kumpulan orang-orang

• Modal yang berkaitan dg aspek sosial tidak dibagi

• Efisiensi ekonomi dari perusahaan koperasi

• Perkumpulan dengan sukarela

• Kebebasan dalam pengambilan keputusan dan penetapan tujuan

• Pendistribusian yang adil dan merata akan hasil-hasil ekonomi

• Pendidikan anggota

v PRINSIP ROCHDALE

• Pengawasan secara demokratis

• Keanggotaan yang terbuka

• Bunga atas modal dibatasi

• Pembagian sisa hasil usaha kepada anggota sebanding dengan jasa masing-masing anggota

• Penjualan sepenuhnya dengan tunai

• Barang-barang yang dijual harus asli dan tidak yang dipalsukan

• Menyelenggarakan pendidikan kepada anggota dengan prinsip-prinsip anggota

• Netral terhadap politik dan agama

v PRINSIP RAIFFEISEN

• Swadaya

• Daerah kerja terbatas

• SHU untuk cadangan

• Tanggung jawab anggota tidak terbatas

• Pengurus bekerja atas dasar kesukarelaan

• Usaha hanya kepada anggota

• Keanggotaan atas dasar watak, bukan uang

v PRINSIP HERMAN SCHULZE

• Swadaya

• Daerah kerja tak terbatas

• SHU untuk cadangan dan untuk dibagikan kepada anggota

• Tanggung jawab anggota terbatas

• Pengurus bekerja dengan mendapat imbalan

• Usaha tidak terbatas tidak hanya untuk anggota

v PRINSIP ICA

• Keanggotaan koperasi secara terbuka tanpa adanya pembatasan yang dibuat-buat

• Kepemimpinan yang demokratis atas dasar satu orang satu suara

• Modal menerima bunga yang terbatas (bila ada)

• SHU dibagi 3 : cadangan, masyarakat, ke anggota sesuai dengan jasa masing-masing

• Semua koperasi harus melaksanakan pendidikan secara terus menerus

• Gerakan koperasi harus melaksanakan kerjasama yang erat, baik ditingkat regional, nasional maupun internasional

v PRINSIP / SENDI KOPERASI MENURUT UU NO. 12/1967

• Sifat keanggotaan sukarela dan terbuka untuk setiap warga negara Indonesia

• Rapat anggota merupakan kekuasaan tertinggi sebagai pemimpin demokrasi dalam koperasi

• Pembagian SHU diatur menurut jasa masing-masing anggota

• Adanya pembatasan bunga atas modal

• Mengembangkan kesejahteraan anggota khususnya dan masyarakat pada umumnya

• Usaha dan ketatalaksanaannya bersifat terbuka

• Swadaya, swakarta dan swasembada sebagai pencerminan prinsip dasar percaya pada diri sendiri

v PRINSIP KOPERASI UU NO. 25 / 1992

• Keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka

• Pengelolaan dilakukan secara demokrasi

• Pembagian SHU dilakukan secara adil sesuai dengan jasa usaha masing-masing anggota

• Pemberian balas jasa yang terbatas terhadap modal

• Kemandirian

• Pendidikan perkoperasian

• Kerjasama antar koperasi

hayhay...

Alhamdulillah...baru mpunya blog niey...akhirnya dikit2 udh mulay biza...ga ada kata terlambat kan untuk belajar...