Jumat, 20 April 2012

Tugas Akuntansi Internasional (Softskill)

PERUBAHAN HARGA (INFLASI)
Latar Belakang
Bila ditinjau dalam jangka panjang, sejak kemerdekaan, upaya Pemerintah Indonesia menjaga kestabilan mata uang telah menuju ke arah yang lebih baik. Prof. M. Sadli,2005, mengungkapkan bahwa inflasi di Indonesia tinggi sekali di zaman PresidenSukarno, karena kebijakan fiskal dan moneter sama sekali tidak prudent (kalau perluuang, cetak saja). Di zaman Suharto pemerintah berusaha menekan inflasi akan tetapitidak bisa di bawah 10% setahun rata-rata, antara lain oleh karena Bank Indonesia masih punya misi ganda, antara lain sebagai agent of development, yang bisa mengucurkankredit likuiditas tanpa batas. Baru di zaman reformasi, mulai di zaman Presiden Habibiemaka fungsi Bank Indonesia mengutamakan penjagaan nilai rupiah. Tetapi karenasejarah dan karena inflationary expectations masyarakat (yang bertolak ke belakang,artinya bercermin kepada sejarah) maka ³inflasi inti´ masih lebih besar daripada 5 persen setahun.Pada tahun 1990-an, Pemerintahan Soeharto juga sebenarnya telah mampu menjagatingkat inflasi dengan rata-rata di bawah 10%. Hanya saja ketika memasuki masa krisismoneter Indonesia dan Asia 1997 Inflasi kembali meningkat menjadi 11,10% dankemudian melompat menjadi 77,63% pada tahun 1998, di mana saat itu nilai tukar rupiah juga anjlok dari Rp 2.909,- per dolar AS (1997) menjadi Rp 10.014,- per dolar AS (1998). Setelah itu Pemerintahan Habibie melakukan kebijakan moneter yang sangatketat dan menghasilkan tingkat inflasi yang (paling) rendah yang pernah dicapai yaitusebesar 2,01% pada tahun 1999.Selanjutnya pada tahun 2000 hingga 2006 Inflasi terus terjadi dengan nilai yangterbilang tinggi, yaitu dengan rata-rata mencapai 10%. Inflasi tahun 2005 dengan nilaisebesar 17,11% adalah inflasi tertinggi pasca krisis moneter Indonesia (1997/1998),tekanan akan penyesuaian harga bahan bakar minyak (BBM) diperkirakan menjadifaktor utama tingginya inflasi tahun 2005. Tingginya harga minyak di pasar internasional menyebakan Pemerintah berusaha untuk menghapuskan subsidi BBM.
Pengertian Inflasi
Inflasi adalah kecenderungan dari harga-harga untuk menaik secara umum dan terus menerus. Kenaikan harga dari satu atau dua barang saja tidak disebut inflasi, kecuali bilakenaikan tersebut meluas kepada (atau mengakibatkan kenaikan) sebagian besar dariharga barang-barang lain, Boediono (1982: 155). Dalam praktek, inflasi dapat diamatidengan mengamati gerak dari indek harga. Tetapi di sini harus diperhitungkan ada tidaknya suppressed inflation

Rumus Menghitung Inflasi
Adapun rumus untuk menghitung inflasi adalah:
1. In = IHKn+IHKn-1 X 100 %
IHKn-1
2. In = DFn + DFn -1 X 100 %
DFn -1
In adalah inflasi, IHK n adalah harga konsumen tahun dasar (dalam hal ini nilainya 100,IHK n-1 adalah indeks harga konsumen tahun berikutnya. Df n adalah GNP atau PDB deflator tahun berikutnya, Df n-1 adalah GNP atau PDB deflator tahun awal (sebelumnya). 
Jenis Inflasi
1. Berdasarkan sifatnya. Berdasarkan sifatnya inflasi dibagi menjadi 4 kategori utama,Putong (2002: 260), yaitu:
a) Inflasi merayap/rendah (creeping Inflation), yaitu inflasi yang besarnya kurangdari 10% pertahun.
b) Inflasi menengah (galloping inflation) besarnya antara 10-30% pertahun.
c) Inflasi berat (high inflation), yaitu inflasi yang besarnya antara 30-100% pertahun.
d) Inflasi sangat tinggi (hyper inflation), yaitu inflasi yang ditandai oleh naiknyaharga secara drastis hingga mencapai 4 digit (di atas 100%).
2. Berdasarkan sebabnya inflasi dibagi menjadi 2, Putong (2002: 260), yaitu:
a. Demand Pull Inflation. Inflasi ini timbul karena adanya permintaan keseluruhanyang tinggi di satu pihak, di pihak lain kondisi produksi telah mencapaikesempatan kerja penuh (full employment), akibatnya adalah sesuai denganhukum permintaan, bila permintaan banyak sementara penawaran tetap, makaharga akan naik.
b. Cost Push Inflation. Inflasi ini disebabkan turunnya produksi karena naiknya biaya produksi (naiknya biaya produksi dapat terjadi karena tidak efisiennya perusahaan,nilai kurs mata uang negara yang bersangkutan jatuh / menurun, kenaikan harga bahan baku industri, adanya tuntutan kenaikan upah dari serikat buruh yang kuatdan sebagainya).
3. Berdasarkan asalnya inflasi dibagi menjadi 2, Putong (2002: 260), yaitu:
a. Inflasi yang berasal dari dalam negeri (domestic inflation) yang timbul karenaterjadinya defisit dalam pembiayaan dan belanja negara yang terlihat padaanggaran belanja negara.
b. Inflasi yang berasal dari luar negeri, karena negara-negara yang menjadi mitradagang suatu negara mengalami inflasi yang tinggi, harga-harga barang dan jugaongkos produksi relatif mahal, sehingga bila terpaksa negara lain harus mengimpor barang tersebut maka harga jualnya di dalam negeri tentu saja bertambah mahal.
Teori Inflasi
Secara garis besar ada 3 (tiga) kelompok teori mengenai inflasi. Ketiga teori itu adalah,Boediono (1982: 169-170):
1. Teori Kuantitas (persamaan pertukaran dari Irving Fisher: MV=PQ)Teori kuantitas adalah teori yang paling tua mengenai inflasi, namun teori ini masihsangat berguna untuk menerangkan proses inflasi di zaman modern ini, terutama dinegara-negara yang sedang berkembang. Teori ini mengatakan bahwa penyebabutama dari inflasi adalah:
a. Pertambahan jumlah uang yang beredar
b. Psikologi (harapan) masyarakat mengenai kenaikan harga-harga (expectations) dimasa mendatang.
Tambahan jumlah uang beredar sebesar x% bisa menumbuhkan inflasi kurang darix%, sama dengan x% atau lebih besar dari x%, tergantung kepada apakah masyarakattidak mengharapkan harga naik lagi, akan naik tetapi tidak lebih buruk daripadasekarang atau masa-masa lampau, atau akan naik lebih cepat dari sekarang, ataumasa-masa lampau.
2. Teori KeynesTeori Keynes mengatakan bahwa inflasi terjadi karena masyarakat hidup di luar bataskemampuan ekonomisnya. Teori ini menyoroti bagaimana perebutan rezeki antaragolongan-golongan masyarakat bisa menimbulkan permintaan agregat yang lebih besar daripada jumlah barang yang tersedia (yaitu, apabila timbul inflationary gap).
Selama inflationary gap tetap ada, selama itu pula proses inflasi berkelanjutan. Teoriini menarik karena:
1.    Menyoroti peranan system distribusi pendapatan dalam proses inflasi,
2.    Menyarankan hubungan antara inflasi dan faktor-faktor non-ekonomis.
3. Teori strukturalisTeori strukturalis adalah teori mengenai inflasi yang didasarkan atas pengalaman dinegara-negara Amerika Latin. Teori ini memberikan tekanan pada ketegaran(inflexibilities) dari struktur perekonomian negara-negara sedang berkembang. Teoristrukturalis adalah teori inflasi jangka panjang. Disebut teori inflasi jangka panjangkarena inflasi dikaitkan dengan faktor-faktor structural dari perekonomian (yang,menurut definisi, faktor-faktor ini hanya bisa berubah secara gradual dan dalam jangka panjang). Menurut teori ini, ada 2 (dua) ketegaran utama dalam perekonomiannegara-negara sedang berkembang yang bisa menimbulkan inflasi.
a. Ketegaran yang pertama berupa ³ketidakelastisan´ dari penerimaan ekspor, yaitunilai ekspor yang tumbuh secara lamban dibanding dengan pertumbuhan sektor-sektor lain. Kelambanan ini disebabkan karena :
1. Harga di pasar dunia dari barang-barang ekspor negara tersebut makin tidak menguntungkan dibanding dengan harga barang-barang impor yang harusdibayar.
2. Supply atau produksi barang-barang ekspor yang tidak responsive terhadapkenaikan harga (supply barang-barang ekspor yang tidak elastis). Kelambanan pertumbuhan ekspor ini berarti kelambanan kemampuan untuk mengimpor barang-barang yang dibutuhkan untuk konsumsi maupun untuk investasi.Akibatnya, negara tersebut terpaksa mengambil kebijaksanaan pembangunanyang menekankan pada penggalakan produksi dalam negeri dari barang yangsebelumnya diimpor (import substitution strategy).
b. Ketegaran yang kedua berkaitan dengan ketidakelastisan dari supply atau produksi bahan makanan di dalam negeri.
Biaya Inflasi
Biaya Inflasi yang diharapkan muncul karena hal-hal sebagai berikut, Putong (2002:262-263):
1. Shoe leather cost (biaya kulit sepatu) adalah istilah yang menyatakan bahwa bilainflasi sesuai dengan harapan maka relatif penetapan suku bunga bank akan lebih besar dari tingkat inflasi.
2. Menu cost (biaya menu), yaitu biaya yang muncul karena perusahaan harus seringmengubah harga dan itu berarti harus mencetak dan mengedarkan katalog baru.
3. Complaint and opportunity loss cost (biaya komplain dan hilangnya kesempatan).Bila perusahaan dengan sengaja tidak mau mengganti katalog baru, maka perusahaanakan mengalami kerugian karena harga akan naik sementara perusahaan menjualdengan harga lama. Bila tidak sengaja, maka perusahaan akan mendapat komplaindari pelanggan karena harga tidak sesuai dengan catalog (khusus untuk Negara yangkonsumerismenya relative sangat baik).
4. Biaya perubahan peraturan/undang-undang pajak.
5. Biaya ketidaknyamanan hidup.Biaya inflasi yang tidak diharapkan:
· Redistribusi pendapatan antara debitor dengan kreditor.
· Penurunan nilai uang pensiunan.
F Dampak Inflasi
1. Bila harga barang secara umum naik terus-menerus, maka masyarakat akan panik,sehingga perekonomian tidak berjalan normal, karena di satu sisi ada masyarakatyang berlebihan uang memborong barang, sementara yang kekurangan uang tidak bisa membeli barang, akibatnya negara rentan terhadap segala macam kekacauanyang ditimbulkannya.
2. Sebagai akibat dari kepanikan tersebut maka masyarakat cenderung untuk menarik tabungan guna membeli dan menumpuk barang sehingga banyak bank di rush,akibatnya bank kekurangan dana dan berdampak pada tutup atau bangkrut, ataurendahnya dana investasi yang tersedia.
3. Produsen cenderung memanfaatkan kesempatan kenaikan harga untuk memperbesar keuntungan dengan cara mempermainkan harga di pasaran, sehingga harga akan terusmenerus naik.
4. Distribusi barang relatif tidak adil karena adanya penumpukan dan konsentrasi produk pada daerah yang masyarakatnya dekat dengan sumber produksi dan yangmasyarakatnya memiliki banyak uang.
5. Bila inflasi berkepanjangan, maka produsen banyak yang bangkrut karena produknyarelatif akan semakin mahal sehingga tidak ada yang mampu membeli.
6. Jurang antara kemiskinan dan kekayaan masyarakat semakin nyata yang mengarah pada sentimen dan kecemburuan ekonomi yang dapat berakhir pada penjarahan dan perampasan.
7. Dampak positif dari inflasi adalah bagi pengusaha barang-barang mewah (highend)yang mana barangnya lebih laku pada saat harganya semakin tinggi (masalah prestise).
8. Masyarakat akan semakin selektif dalam mengkonsumsi, produksi akan diusahakanseefisien mungkin dan konsumtifisme dapat ditekan.
9. Inflasi yang berkepanjangan dapat menumbuhkan industri kecil dalam negeri menjadisemakin dipercaya dan tangguh.
10. Tingkat pengangguran cenderung akan menurun karena masyarakat akan tergerak untuk melakukan kegiatan produksi dengan cara mendirikan atau membuka usaha,Putong (2002: 263-264).
G Cara Mencegah dan Mengatasi Inflasi
Dengan menggunakan persamaan Irving Fisher MV=PQ, dapat dijelaskan bahwa inflasitimbul karena MV naik lebih cepat daripada Q. Jadi untuk mencegah inflasi variabel Matau V harus dikendalikan, lalu volume Q ditingkatkan. Untuk mengatur M, V, dan Qdapat dilakukan dengan berbagi kebijakan Nopirin (2005: 34-35), yaitu:
1. Kebijaksanaan Moneter
· Mengatur jumlah uang yang beredar (M). Salah satu komponennya adalah uang giral. Uang giral dapat terjadi dalam dua cara, yaitu seseorang memasukkan uangkas ke bank dalam bentuk giro dan seseorang memperoleh pinjaman dari bank berbentuk giro, yang kedua ini lebih inflatoir. Bank sentral juga dapat mengatur uang giral dengan menaikkan cadangan minimum, sehingga uang beredar lebihkecil. Cara lain yaitu menggunakan discount rate.
· Memberlakukan politik pasar terbuka (jual/beli surat berharga), dengan menjualsurat berharga, bank sentral dapat menekan perkembangan jumlah uang beredar.
2. Kebijakan FiskalDengan cara pengurangan pengeluaran pemerintah serta menekan kenaikan pajak yang dapat mengurangi penerimaan total, sehingga inflasi dapat ditekan.
3. Kebijakan yang Berkaitan dengan OutputDengan menaikkan jumlah output misal dengan cara kebijaksanaan penurunan beamasuk sehingga impor barang meningkat atau penaikan jumlah produksi, bertambahnya jumlah barang di dalam negeri cenderung menurunkan harga.
4. Kebijaksanaan Penetuan Harga dan IndexingDengan penentuan ceiling harga, serta mendasarkan pada indeks harga tertentu untuk gaji/upah (dengan demikian gaji/upah secara riil tetap). Kalau indeks harga naik,maka gaji/upah juga naik, begitu pula kalau harga turun.
5. Sanering Sanering berasal dari bahasa Belanda yang berarti penyehatan, pembersihan,reorganisasi. Kebijakan sanering antara lain: Penurunan nilai uang, Pembekuansebagian simpanan pada bank ± bank dengan ketentuan bahwa simpanan yangdibekukan akan diganti menjadi simpanan jangka panjang oleh pemerintah.
6. DevaluasiDevaluasi adalah penurunan nilai mata uang dalam negeri terhadap mata uang luar negeri. Jika hal tersebut terjadi biasanya pemerintah melakukan intervensi agar nilaimata uang dalam negeri tetap stabil. Istilah devaluasi lebih sering dikaitkan denganmenurunnya nilai uang satu negara terhadap nilai mata uang asing. Devaluasi jugamerujuk kepada kebijakan pemerintah menurunkan nilai mata uang sendiri terhadap mata uang asing.
H. Perkembangan Inflasi di Indonesia
Seperti halnya yang terjadi pada negara-negara berkembang pada umumnya, fenomenainflasi di Indonesia masih menjadi satu dari berbagai penyakit ekonomi makro yangmeresahkan pemerintah terlebih bagi masyarakat. Memang, menjelang akhir pemerintahan Orde Baru (sebelum krisis moneter) angka inflasi tahunan dapat ditekansampai pada single digit , tetapi secara umum masih mengandung kerawanan jika dilihatdari seberapa besar prosentase kelompok masyarakat golongan miskin yang menderitaakibat inflasi. Lebih-lebih setelah semakin berlanjutnya krisis moneter yang kemudiandiikuti oleh krisis ekonomi, yang menjadi salah satu dari penyebab jatuhnya pemerintahan Orde Baru, angka inflasi cenderung meningkat pesat (mencapai lebih dari75 % pada tahun 1998), dan diperparah dengan semakin besarnya presentase golonganmasyarakat miskin.Sehingga bisa dikatakan, bahwa meskipun angka inflasi di Indonesia termasuk dalamkatagori tinggi, tetapi dengan meninjau presentase golongan masyarakat ekonomi bawahyang menderita akibat inflasi cukup besar, maka sebenarnya dapat dikatakan bahwainflasi di Indonesia telah masuk dalam stadium awal dari
hyperinflation.
I. Sumber-sumber Inflasi di Indonesia
Apabila ditelaah lebih lanjut, terdapat beberapa faktor utama yang menjadi penyebabtimbulnya inflasi di Indonesia, yaitu:
1. Jumlah uang beredar Menurut sudut pandang kaum moneteris jumlah uang beredar adalah factor utama penyebab timbulnya inflasi di Indonesia. Sejak tahun 1976 presentase uang kartalyang beredar (48,7%) lebih kecil dari pada presentase jumlah uang giral yang beredar (51,3%). Sehingga, mengindikasikan bahwa telah terjadi proses modernisasi di sektor moneter Indonesia. Juga, mengindikasikan bahwa semakin sulitnya proses pengendalian jumlah uang beredar di Indonesia, dan semakin meluasnya monetisasidalam kegiatan perekonomian subsistence, akibatnya memberikan kecenderunganmeningkatnya laju inflasi. Menurut data yang dihimpun dalam Laporan Bank Dunia, menunjukan laju pertumbuhan rata-rata jumlah uang beredar di Indonesia pada periode tahun 1980-1992 relatif tinggi jika dibandingkan dengan negara-negara ASEAN lainnya. Dan,tingkat inflasi Indonesia juga relatif tinggi dibandingkan dengan negara-negaraASEAN lainnya (kecuali Filipina). Kenaikkan jumlah uang beredar di Indonesia padatahun 1970-an sampai awal tahun 1980-an lebih disebabkan oleh pertumbuhan kreditlikuiditas dan defisit anggaran belanja pemerintah. Pertumbuhan ini dapat merupakanefek langsung dari kebijaksanaan Bank Indonesia dalam sector keuangan (terutamadalam hal penurunan reserve requirement
2. Defisit Anggaran Belanja PemerintahSeperti halnya yang umum terjadi pada negara berkembang, anggaran belanja pemerintah Indonesia pun sebenarnya mengalami defisit, meskipun Indonesiamenganut prinsip anggaran berimbang. Defisitnya anggaran belanja ini banyak kalidisebabkan oleh hal-hal yang menyangkut ketegaran struktural ekonomi Indonesia,yang acapkali menimbulkan kesenjangan antara kemauan dan kemampuan untuk membangun.Selama pemerintahan Orde Lama defisit anggaran belanja dibiayai dari dalam negeridengan pencetakan uang baru, mengingat orientasi kebijaksanaan pembangunanekonomi yang inward looking policy, sehingga menyebabkan tekanan inflasi yanghebat. Tetapi sejak era Orde Baru, deficit anggaran belanja ini ditutup dengan pinjaman luar negeri yang relatif aman terhadap inflasi.Dalam era pemerintahan Orde Baru, kebutuhan terhadap percepatan pertumbuhanekonomi sejak Pembangunan Jangka Panjang I, menyebabkan kebutuhan dana untuk melakukan pembangunan sangat besar. Dengan mengingat bahwa potensimemobilisasi dana pembangunan dari masyarakat (baik dari sektor tabunganmasyarakat maupun pendapatan pajak) di dalam negeri pada saat itu yang sangatterbatas (belum berkembang), juga kemampuan sector swasta yang terbatas dalammelakukan pembangunan, menyebabkan pemerintah harus berperan sebagai motor pembangunan. Hal ini menyebabkan pengeluaran APBN menjadi lebih besar daripada penerimaan rutin. Artinya, peran pengeluaran pemerintah dalam investasitidak dapat diimbangi dengan penerimaan, sehingga menimbulkan kesenjangan antara pengeluaran dan penerimaan negara, atau dapat dikatakan telah terjadi defisitstruktural dalam keuangan negara. Pada saat terjadinya oil booming , era tahun 1970-an, pendapatan pemerintah di sektor migas meningkat pesat, sehingga jumlah uang primer pun semakin meningkat. Hal ini menyebabkan kemampuan pemerintah untuk berekspansi investasi di dalam negeri semakin meningkat. Dengan kondisi tingkat pertumbuhan produksi domestik yang relatif lebih lambat, akibat kapasitas produksinasional yang masih berada dalam keadaan under-employment , peningkatan permintaan (investasi) pemerintah menyebabkan terjadi realokasi sumberdaya darimasyarakat ke pemerintah, seperti yang terkonsep dalam analisis Keynes tentanginflasi. Hal inilah yang menyebabkan timbulnya tekanan inflasi.Tetapi, sejak berubahnya orientasi ekspor Indonesia ke komoditi non migas, sejalandengan merosotnya harga minyak bumi di pasar ekspor (sejak tahun 1982),menyebabkan kemampuan pemerintah untuk membiayai pembangunan nasionalsemakin berkurang pula, sehingga pemerintah tidak dapat lagi mempertahankan posisinya sebagai penggerak (motor) pembangunan. Dengan kondisi seperti ini,menyebabkan secara bertahap peran sebagai penggerak utama pembangunan nasional beralih ke pihak swasta nasional, dengan demikian sumber tekanan inflasi pun beralihdari pemerintah beralih ke non pemerintah (swasta).Tekanan inflasi pada periode ini lebih disebabkan oleh meningkatnya tingkatagresifitas sektor swasta dalam melakukan ekspansi usaha, yang didukung oleh perkembangan sektor perbankan yang semakin ekspansif pula. Dengan kondisisumberdaya modal domestik yang masih saja relatif terbatas, maka pinjaman luar negeri yang sifatnya non komersial maupun komersial pun semakin meningkat.Akibatnya, tetap saja terjadi defisit anggaran belanja negara dan neraca pembayaran,salah satu sebabnya karena pemerintah tetap saja harus menyediakan infrastruktur dan suprastruktur pembangunan ekonomi yang kebutuhannya semakin meningkat.Peran pemerintah ini dapat dimaklumi karena kemampuan swasta nasional dalam pembangunan infrastruktur ekonomi masih sangat terbatas.
3. Faktor-faktor dalam Penawaran Agregat dan Luar Negeri Kelambanan penyesuaian dari faktor-faktor penawaran agregat terhadap peningkatan permintaan agregat ini lebih banyak disebabkan oleh adanya hambatan-hambatanstruktural ( structural bottleneck) yang ada di Indonesia. Harga bahan panganmerupakan salah satu penyumbang terbesar terhadap tingkat inflasi di Indonesia. Halini antara lain disebabkan oleh ketegaran structural yang terjadi di sektor pertaniansehingga menyebabkan inelastisnya penawaran bahan pangan. Ketergantungan perekonomian Indonesia yang besar terhadap sector pertanian, yang tercermin oleh peranan nilai tambahnya yang relatif besar dan daya serap tenaga kerjanya yangsedemikian tinggi serta beban penduduk yang cukup tinggi, mengakibatkan harga bahan pangan meningkat pesat. Umumnya, laju penawaran bahan pangan tidak dapatmengimbangi laju permintaannya, sehingga sering terjadi excess demand yangselanjutnya dapat memunculkan inflationary gap .Timbulnya excess demand ini disebabkan oleh percepatan pertambahan penduduk yang membutuhkan bahan pangan tidak dapat diimbangi dengan pertambahan output pertanian, khususnya pangan. Di sisi lain, kelambanan produksi bahan pangandisebabkan oleh berbagai hal, diantaranya adalah tingkat modernisasi teknologi danmetode pertanian yang kurang maksimal; adanya faktor-faktor eksternal dalam pertanian seperti, perubahan iklim dan bencana alam; perpindahan tenaga kerja pertanian ke sektor non pertanian akibat industrialisasi; juga semakin sempitnya luaslahan yang digunakan untuk pertanian, yang disebabkan semakin banyaknya lahan pertanian yang beralih fungsi sebagai lokasi perumahan; industri; dan pengembangankota.Menurut hasil study empiris yang dilakukan oleh Sri Mulyani Indrawati (1996),adalah: Pertama, imported inflation ini terjadi akibat tingginya derajat ketergantungan sektor riil di Indonesia terhadap barang-barang impor, baik capital goods;intermediated good; maupun row material . Transmisi imported inflation di Indonesiaini terjadi melalui dua hal, yaitu depresiasi rupiah terhadap mata uang asing dan perubahan harga barang impor di negara asalnya. Bila suatu ketika terjadi depresiasirupiah yang cukup tajam terhadap mata uang asing, maka akan menyebabkan bertambah beratnya beban biaya yang harus ditanggung oleh produsen, baik itu untukpembayaran bahan baku dan barang perantara ataupun beban hutang luar negeriakibat ekspansi usaha yang telah dilakukan. Hal ini menyebabkan harga jual output didalam negeri (khususnya untuk industri subtitusi impor) akan meningkat tajam,sehingga potensial meningkatkan derajat inflasi di dalam negeri. Tetapi, untuk industri yang bersifat promosi ekspor, depresiasi tersebut tidak akan membawadampak buruk yang signifikan.Berkaitan dengan posisi hutang luar negeri Indonesia, pada periode tahun 1990- an,telah membengkak dengan tingkat debt service ratio yang semakin tinggi, yaitu lebihdari 40 %, dan presentase tingkat hutang yang bersifat komersial telah melampauihutang non komersial. Menyebabkan, timbulnya hal yang sangat membahayakanketahanan ekonomi nasional, terutama pada sektor finansial, apabila terjadi fluktuasi(memburuknya) nilai tukar (kurs), disamping dapat mengakibatkan tekanan inflasiyang berat, khususnya imported inflation .Kedua, administrated goods adalah barang-barang yang harganya diatur danditetapkan oleh pemerintah. Meskipun pengaruhnya secara langsung sangat kecildalam mempengaruhi tingkat inflasi, tetapi secara situasional dan tidak langsung pengaruhnya dapat menjadi signifikan. Contoh, apabila terjadi kenaikan BBM, maka bukan saja harga BBM yang naik, harga barang atau tarif jasa yang terkait denganBBM juga akan ikut dinaikan oleh masyarakat. Akibatnya, dapat memperberattekanan inflasi.Ketiga, output gap adalah perbedaan antara actual output (output yang diproduksi)dengan potential output (output yang seharusnya dapat diproduksi dalam keadaan full employment ). Adanya kesenjangan (gap) ini terjadi karena faktor-faktor produksiyang dipakai dalam proses produksi belum maksimal dan atau efisien.Keempat, interest rate juga merupakan faktor penting yang menyumbang angkainflasi di Indonesia. Memang pada awalnya merupakan hal yang cukupmembingungkan dalam menentukan manakah yang menjadi independent variable atau dependent, antara inflasi dan suku bunga. Tetapi, bila ditilik dari sisi biaya produksi dan investasi (sisi penawaran), maka jelaslah bahwa suku bunga dapatdikatagorikan dalam komponen biaya-biaya tersebut. Dengan relatif tingginya tingkat suku bunga perbankan di Indonesia, menyebabkan biaya produksi dan investasi diIndonesia, yang dibiayai melalui kredit perbankan, akan tinggi juga. Jadi, apabilatingkat suku bunga meningkat, maka biaya produksi akan meningkat, selanjutnyaakan meningkatkan pula harga output di pasar, akibatnya terjadi tekanan inflasi.Akhirnya, relasi antara tingkat suku bunga dan inflasi ini bisa menjadi interest rate- price spiral.
J Pengendalian Inflasi di Indonesia
Inflasi di Indonesia relatif lebih banyak disebabkan oleh hal-hal yang bersifat strukturalekonomi bila dibandingkan dengan hal-hal yang bersifat monetary policies . Sehingga bisa dikatakan, bahwa pengaruh dari cosh push inflation lebih besar dari pada demand pull inflation. Memang dalam periode tahun-tahun tertentu, misalnya pada saat terjadinya oil booming , tekanan inflasi di Indonesia disebabkan meningkatnya jumlah uang beredar. Tetapi haltersebut tidak dapat mengabaikan adanya pengaruh yang bersifat struktural ekonomi,sebab pada periode tersebut, masih terjadi kesenjangan antara penawaran agregat dengan permintaan agregat, contohnya di sub sector pertanian, yang dapat meningkatkan derajatinflasi.Pada umumnya pemerintah Indonesia lebih banyak menggunakan pendekatan moneter dalam upaya mengendalikan tingkat harga umum. Pemerintah Indonesia lebih senangmenggunakan instrumen moneter sebagai alat untuk meredam inflasi, misalnya dengan
open market mechanism atau reserve requirement. Tetapi perlu diingat, bahwa pendekatan moneter lebih banyak dipakai untuk mengatasi inflasi dalam jangka pendek,dan sangat baik diterapkan peda negara-negara yang telah maju perekonomiannya, bukan pada negara berkembang yang masih memiliki structural bottleneck. Jadi, apabila pendekatan moneter ini dipakai sebagai alat utama dalam mengendalikan inflasi dinegara berkembang, maka tidak akan dapat menyelesaikan problem inflasi di negara berkembang yang umumnya berkarakteristik jangka panjang.Seperti halnya yang terjadi di Indonesia pada saat krisis moneter yang selanjutnyamenjadi krisis ekonomi, inflasi di Indonesia dipicu oleh kenaikan harga komoditi impor (imported inflation) dan membengkaknya hutang luar negeri akibat dari terdepresiasinya nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika dan mata uang asing lainnya. Akibatnya,untuk mengendalikan tekanan inflasi, maka terlebih dahulu harus dilakukan penstabilannilai tukar rupiah terhadap valuta asing, khususnya dolar Amerika.Dalam menstabilkan nilai kurs, pemerintah Indonesia cenderung lebih banyak memainkan instrumen moneter melalui otoritas moneter dengan tight money policy yang diharapkan selain dapat menarik minat para pemegang valuta asing untuk menginvestasikan modalnya ke Indonesia melalui deposito, juga dapat menstabilkantingkat harga umum Tight money policy yang dilakukan dengan cara menaikkan tingkatsuku bunga SBI (melalui open market mechanism) sangat tinggi, pada satu sisi akanefektif untuk mengurangi money suplly, tetapi di sisi lain akan meningkatkan suku bungakredit untuk sektor riil. Akibatnya, akan menyebabkan timbulnya cost push inflation karena adanya interest rate-price spiral . Apabila tingkat suku bunga (deposito) perbankan sudah terlalu tinggi, sehingga dana produktif (dana untuk berproduksi atau berusaha) yang ada di masyarakat ikut terserap ke perbankan, maka akan dapatmenyebabkan timbulnya stagnasi atau bahkan penurunan output produksi nasional(disebut dengan Cavallo effect ). Lebih lagi bila sampai terjadi negatif spread pada dunia perbankan nasional, maka bukan saja menimbulkan kerusakan pada sektor riil, tetapi juga kerusakan pada industri perbankan nasional (sektor moneter). Jika kebijaksanaanini terus dilakukan oleh pemerintah dalam jangka waktu menengah atau panjang, makaakan terjadi depresi ekonomi, akibatnya struktur perekonomian nasional akan rusak.Jika demikian halnya, maka sebaiknya kebijaksanaan pengendalian inflasi bukan hanyadilakukan melalui konsep kaum moneterist saja, tetapi juga dengan memperhatikan cara pandang kaum structuralist , yang lebih memandang perlunya mengatasi hambatan-hambatan struktural yang ada.Dengan berpedoman pada berbagai hambatan dalam pembangunan perekonomianIndonesia yang telah disebutkan di atas, maka perlu berbagai upaya pembenahan, yaitu :
1. Meningkatkan Supply Bahan PanganMeningkatkan supply bahan pangan dapat dilakukan dengan lebih memberikan perhatian pada pembangunan di sektor pertanian, khususnya sub sektor pertanian pangan. Modernisasi teknologi dan metode pengolahan lahan, serta penambahan luas lahan pertanian perlu dilakukan untuk meningkatkan laju produksi bahan pangan agar tercipta swasembada pangan.
2. Mengurangi Defisit APBNMungkin dalam masa krisis ekonomi mengurangi defisit APBN tidak dapatdilaksanakan, tetapi dalam jangka panjang (setelah krisis berlalu) perlu dilakukan.Untuk mengurangi defisit anggaran belanja, pemerintah harus dapat meningkatkan penerimaan rutinnya, terutama dari sektor pajak dengan benar dan tepat karena hal ini juga dapat menekan excess demand . Dengan semakin naiknya penerimaan dalamnegeri, diharapkan pemerintah dapat mengurangi ketergantungannya terhadap pinjaman dana dari luar negeri. Dengan demikian anggaran belanja pemerintahnantinya akan lebih mencerminkan sifat yang relative independent
3. Meningkatkan Cadangan DevisaPertama, perlu memperbaiki posisi neraca perdagangan luar negeri (current account ),terutama pada perdagangan jasa, agar tidak terus menerus defisit. Dengan demikiandiharapkan cadangan devisa nasional akan dapat ditingkatkan. Juga, diusahakanuntuk meningkatkan kinerja ekspor, sehingga net export harus semakin meningkat.Kedua, diusahakan agar dapat mengurangi ketergantungan industri domestic terhadap barang-barang luar negeri, misalnya dengan lebih banyak memfokuskan pembangunan pada industri hulu yang mengolah sumberdaya alam yang tersedia didalam negeri untuk dipakai sebagai bahan baku bagi industri hilir. Selain itu juga perlu dikembangkan industri yang mampu memproduksi barang-barang modal untuk industri di dalam negeri.Ketiga, mengubah sifat industri dari yang bersifat substitusi impor kepada yang lebih bersifat promosi ekspor, agar terjadi efisiensi di sektor harga dan meningkatkan net export .Keempat, membangun industri yang mampu menghasilkan nilai tambah yang tinggidan memiliki kandungan komponen lokal yang relatif tinggi pula.
4. Memperbaiki dan Meningkatkan Kemampuan Sisi Penawaran Agregat Pertama, menagurangi kesenjangan output (output gap) dengan cara meningkatkankualitas sumberdaya pekerja, modernisasi teknologi produksi, serta pembangunan industri manufaktur nasional agar kinerjanya meningkat. Kedua, memperlancar jalur distribusi barang nasional, supaya tidak terjadi kesenjangan penawaran dan permintaan di tingkat regional (daerah). Ketiga, menstabilkan tingkat suku bunga danmenyehatkan perbankan nasional, tujuannya untuk mendukung laju prosesindustrialisasi nasional. Keempat, menciptakan kondisi yang sehat dalam perekonomian agar market mechanism dapat berjalan dengan benar, dan mengurangiatau bahkan menghilangkan segala bentuk faktor yang dapat menyebabkan distorsi pasar. Kelima, melakukan program deregulasi dan debirokrasi di sektor riil karenaacapkali birokrasi yang berbelit dapat menyebabkan high cost economy.

Tidak ada komentar:

Posting Komentar